Bengkulu – Dalam manajemen pemerintahan, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan pada setiap unit organisasi pemerintah. Sistem penegendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance.
Hal tersbeut diungkapkan Wakil Gubernur Bengkulu HM Syamlan dalam sambutannya membuka acara sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digedung Pola Bapeda, kemarin.
Dikatakan Syamlan, dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan telah secara tegas menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan secara menyeluruh, sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
“Peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, yang kesemua isinya harus dipahami oleh semua jajaran pemerintah. Maka dari itu, pada hari ini semua Dinas, Badan, Biro dan Kantor dilingkup pemerintah propinsi Bengkulu kita undang untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi tentang sistem pengendalian intern yang sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini.” Terang Wagub.
Wagub juga mengajak untuk terus melakukan langkah menuju pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab.
Selain itu ditekankan Wagub, dalam sosialisasi SPIP ini dituntut untuk memahami secara benar peraturan pemerintah tersebut. Namun demikian ujarnya, sekedar memahami saja tidaklah cukup, yang paling penting bagaimana dengan sosialisasi ini timbul kemauan bersama untuk mengaplikasikan dan mematuhi peraturan yang telah dibuat. “saya mengingatkan, pengetahuan dan memahami peraturan tidaklah ada manfaatnya bila tanpa diiringi dengan kemauan untuk mengaplikasikan dan mematahuinya.” Tandas Wagub.
Lanjutnya, saya kira peraturan di negara kita ini sudah sangat baik dan banyak. Bahkan Indonesia menjadi rujukan banyak negara-negara lain. Namun, bila menyangkut implementasinya kita sangat lemah.
Kemauan itu sendiri lanjut wagub, tidak juga dapat berjalan dengan baik kalau hanya sendiri-sendiri. Yang tepat itu bagaiamana segenap aparatur pemerintah memiliki kemauan bersama (kolektif red) untuk memahami, mengimplementasikan dan mematuhi peraturan dengan baik.
Wagub juga mengingatkan kepada peserta agar dapat menjalankan amanah sebagai aparatur pemerintahan dengan menjalankan tata kelola pemerintah yang baik. “peran kita sebagai aparatur pemerintah dalam mengisi kemerdekaan ini, adalah amanah yang besar. Bisa disebut penghianat, bila kita diberi amanah yang besar ini, namun tidak menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik.” Tegas Wagub.
Dengan sosialisasi ini, Wagub juga mengharapkan bisa menaikkan kelas laporan APBD, yang selama ini kelasnya masih wajar dengan pengecualian. “Kita ingin tahun depan mendapatkan penilaian dari BPK wajar tanpa pengecualian. Masak selama lima tahun tidak naik kelas.” Tandas Wagub.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Sekda Provinsi Bengkulu Drs. Hamsyir Lair, Staf Ahli Gubernur, Asisten I PLH Darusalam, Asisten II Ir.Fauzan Rahim dan Asisten III Mardiansyah, SE. Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu Edy Karim dan Stafnya.Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Rel).
